JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kebijakan MBG 2.0 dengan fokus pada peningkatan keamanan pangan, pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan, serta perluasan jangkauan penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap makanan yang diberikan kepada masyarakat aman, bergizi, tepat sasaran, dan memenuhi standar yang ditetapkan.
| ||
|---|---|---|
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa (20/10).
“Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak, tapi seaman apa? BGN mengambil keputusan besar, tidak sekadar memperbaiki, tapi merombak cara kerja,” tegas Tysa.
Jangkau Puluhan Juta Penerima Manfaat
Hingga saat ini, program MBG tercatat telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, melibatkan 1.027.998 tenaga kerja, serta didukung oleh 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.
Seiring dengan besarnya skala pelaksanaan program, BGN memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, BGN membenahi tata kelola distribusi makanan melalui penerapan label batas waktu aman konsumsi MBG. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengendalian kualitas makanan agar proses penyajian dan distribusi lebih terstandar.
Uji Coba Konsep MBG Prasmanan
Transformasi MBG 2.0 juga mencakup inovasi dalam pola penyajian makanan. BGN telah menguji coba konsep MBG prasmanan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.
Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pengalaman makan peserta didik, tetapi juga mendorong pembentukan perilaku positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.
Melalui pendekatan ini, pelaksanaan MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mendukung pembiasaan pola makan yang baik di lingkungan pendidikan.
Perluas Akses ke Wilayah 3T
BGN turut memperluas akses program MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Dalam upaya tersebut, BGN telah melakukan aktivasi 1.460 SPPG, yang terdiri atas 480 SPPG di Indonesia Timur dan 980 SPPG di Indonesia Tengah.
Perluasan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi, terutama di wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan memiliki kebutuhan gizi lebih tinggi.
Di sisi lain, BGN terus membenahi jangkauan penerima manfaat melalui sinkronisasi data dengan sistem kementerian dan lembaga terkait. Pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) juga dilakukan untuk menata hubungan kerja, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
Perkuat Rantai Pasok dan SDM melalui Loka MBG serta Patriot Gizi
Penguatan ekosistem rantai pasok daerah dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari transformasi MBG 2.0.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Loka MBG untuk mengintegrasikan rantai pasok lokal melalui sistem digital agar prosesnya lebih cepat dan efisien.
Selain itu, BGN mengembangkan program Patriot Gizi dengan membina tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di setiap wilayah. Mereka dipersiapkan untuk berperan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, serta pendata dampak pelaksanaan MBG di tengah masyarakat.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien. Langkah ini kian lengkap dengan hadirnya Patriot Gizi. Para tenaga SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) di setiap wilayah kini dibina menjadi garda terdepan sebagai edukator keamanan pangan, penggerak program, hingga pendata dampak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Tysa.
Tata Kelola dan Pengawasan Jadi Prioritas
Tysa menegaskan bahwa transformasi MBG 2.0 menjadi penanda penting bahwa perluasan program harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan.
BGN berupaya memastikan setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan, semakin memperhatikan standar keamanan dan kualitas.
Melalui penguatan standar higiene sanitasi, inovasi penyajian, perluasan layanan ke wilayah prioritas, sinkronisasi data, serta pemberdayaan SDM, MBG 2.0 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
Transformasi ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh jaminan keamanan pangan, ketepatan sasaran, serta tata kelola program yang semakin baik.
Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
