Prabowo Bahas Stabilitas Rupiah dan Pengendalian Inflasi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.

Dalam rapat tersebut, stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyampaikan bahwa BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Destry menjelaskan, inflasi inti Indonesia pada September 2026 masih berada pada level 2,8 persen. Angka tersebut dinilai mencerminkan pergerakan perekonomian yang relatif terkendali.

Namun, pemerintah dan BI tetap perlu mewaspadai inflasi pangan atau volatile food inflation yang mencapai 5 persen.

“Untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan perekonomian masih cukup terkendali. Pada September masih 2,8 persen. Memang yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi pangan (volatile food inflation) yang mencapai 5 persen,” ujar Destry seusai rapat.

BI Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi Pangan

Destry mengatakan, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga inflasi pangan agar kembali berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mengendalikan kenaikan harga pangan yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus kebijakan karena perubahan harga komoditas pangan dapat memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan BI diperlukan untuk menjaga pasokan serta kestabilan harga di pasar.

Ketidakpastian Global Tekan Stabilitas Rupiah

Selain inflasi, rapat juga membahas perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Destry menjelaskan bahwa suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer, serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, menjadi tantangan bagi stabilitas mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meski demikian, ia menyebut pergerakan rupiah dalam dua hari terakhir relatif stabil, sejalan dengan perlambatan yang juga terjadi di sejumlah negara berkembang.

“Intinya, Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar,” tegas Destry.

BI Optimalkan Intervensi dan Instrumen Lindung Nilai

Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI akan terus memantau perkembangan pasar dan mengevaluasi efektivitas instrumen kebijakan yang tersedia.

Langkah yang disiapkan meliputi intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), dan non-deliverable forward (NDF). BI juga memberikan insentif biaya lindung nilai atau hedging untuk mendukung pengelolaan risiko nilai tukar.

Menurut Destry, insentif biaya hedging yang telah diberikan sejak akhir Juni 2026 turut mendatangkan aliran modal masuk atau inflow melalui instrumen swap dan DNDF.

“Insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu hingga saat ini sudah bisa mendatangkan inflow, baik dalam bentuk efek swap ataupun dalam bentuk DNDF senilai sekitar US$8 miliar sampai US$9 miliar,” kata Destry.

Ia menegaskan, BI akan terus mengoptimalkan kebijakan yang dimiliki sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar keuangan global.

Melalui koordinasi pemerintah dan bank sentral, stabilitas rupiah serta pengendalian inflasi diharapkan tetap terjaga, sehingga dapat mendukung daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.