TV Rakyat — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal kualitas data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah, kata dia, akan menguji akurasi data desil sebelum menjadikannya rujukan utama pengambilan kebijakan. Langkah ini menandai kehati-hatian pemerintah di tengah polemik seputar pemutakhiran data bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Data desil adalah pembagian penduduk ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan. Data ini lazim menjadi acuan penyaluran bansos dan subsidi. Jika datanya keliru, bukan tidak mungkin bantuan justru mengalir ke kelompok yang tidak seharusnya menerima.
Purbaya menjelaskan, pemerintah akan mengambil sampel dari ratusan data untuk diverifikasi langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan. Proses ini, menurut dia, penting dilakukan sebelum data resmi dijadikan dasar kebijakan.
"Kita akan cocokkan dengan kondisi di lapangan. Kalau ternyata banyak ketidaksesuaian, BPS akan diminta memperbaiki datanya," kata Purbaya.
Hal senada disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Menurut dia, pihaknya siap melakukan verifikasi ulang dan klarifikasi data sesuai temuan yang disampaikan pemerintah.
Purbaya menegaskan, ketepatan data adalah kunci agar kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran. Ia bahkan membuka opsi menggunakan kembali data lama apabila data baru belum memenuhi standar akurasi.
"Pemerintah akan menggunakan data yang paling akurat untuk menyusun kebijakan. Jika data baru dinilai belum cukup baik, kita bisa saja memakai data lama," ucapnya.
Namun di balik langkah kehati-hatian itu, muncul pertanyaan kritis: mengapa pengujian akurasi ini baru dilakukan setelah anggaran sebesar itu digelontorkan? Untuk pemutakhiran data, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana lebih dari Rp7 triliun untuk sensus dan pembaruan data. Angka yang tidak kecil, bahkan oleh sebagian pengamat dinilai sebagai salah satu anggaran terbesar dalam sejarah pemutakhiran data di Indonesia.
Dana tersebut digunakan untuk Sensus Penduduk 2025 yang digelar per 1 Maret hingga 31 Mei 2025. Hasil sensus ini diharapkan bisa memperbaiki sistem perlindungan sosial yang selama ini kerap disorot karena banyak misklasifikasi.
Secara historis, BPS juga pernah memperbaiki data. Pada Maret 2025, BPS merevisi penduduk miskin dari 25,22 juta menjadi 23,69 juta jiwa usai memasukkan hasil Sensus Pertanian 2023. Revisi itu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,53 juta jiwa.
Kritik publik menyebut, membiarkan data yang tidak akurat digunakan untuk kebijakan publik ibarat membangun rumah di atas fondasi yang rapuh. Yang paling terancam adalah masyarakat miskin yang justru kehilangan hak atas bantuan.
Purbaya meyakini pemerintah saat ini mengerti pentingnya data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia berjanji pemerintah tidak akan mengesampingkan kondisi riil masyarakat hanya karena data teknis dari BPS.
Pemerintah menargetkan pemutakhiran data selesai dalam waktu dekat. Hasilnya akan menentukan kelompok mana yang berhak menerima subsidi energi dan bantuan sosial ke depan. Untuk masyarakat, sikap pemerintah yang berani menguji ulang data BPS bisa jadi angin segar. Namun seberapa jauh komitmen ini akan dibuktikan lewat aksi nyata, masih harus ditunggu. (*)
#TVRakyat #PurbayaYudhiSadewa #BPS #DataDesil #EkonomiIndonesia
