Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, serta peternak dalam rantai pasok pangan.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan UMKM.
Selain UMKM, rantai pasok MBG juga melibatkan 9.388 pemasok dari koperasi, 1.105 dari BUMDes, dan 426 dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Besarnya keterlibatan pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa program MBG memiliki potensi memperluas akses pasar bagi produsen pangan lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa program MBG turut diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada pelaku usaha dan produsen pangan di daerah, dengan tetap mengutamakan kualitas serta keamanan bahan makanan.
"Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Minggu (25/10/2026).
MBG Perkuat Rantai Pasok Pangan Lokal
Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan berbagai unsur dalam ekosistem pangan. Petani dan peternak berpeluang memasok bahan baku, koperasi dapat menghimpun hasil produksi anggotanya, sedangkan UMKM dan BUMDes dapat berpartisipasi dalam penyediaan maupun distribusi kebutuhan pangan.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu titik penting yang menghubungkan kebutuhan program dengan para pemasok. Pengadaan bahan pangan dari wilayah setempat berpotensi menciptakan pasar yang lebih luas bagi produsen lokal sekaligus mendorong kesinambungan permintaan.
Sudaryono juga menekankan pentingnya memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Hal tersebut disampaikannya ketika menanggapi usulan Perum Bulog untuk memasok beras premium bagi program MBG.
"Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini," ujar Sudaryono.
Dukungan Bulog dapat menjadi alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan beras ketika pasokan di daerah belum mencukupi. Meski demikian, prioritas terhadap bahan pangan lokal tetap menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat.
Peternak Lokal Berpeluang Mendapatkan Pasar yang Lebih Luas
Salah satu contoh penerapan pengadaan berbasis potensi daerah terlihat dalam penyediaan telur untuk program MBG di Jawa Timur.
Berdasarkan materi BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal sebanyak tiga kali dalam seminggu.
Harga acuan yang tercantum berada di kisaran Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan sebesar 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi peternak sekaligus membantu menjaga perputaran ekonomi daerah. Namun, keberlanjutan manfaatnya tetap bergantung pada realisasi pembelian, kesesuaian harga, kualitas produk, dan ketepatan pembayaran.
Keterlibatan koperasi juga berpotensi memperkuat posisi ekonomi para anggotanya. Melalui penghimpunan hasil produksi petani dan peternak, koperasi dapat memperluas akses pasar serta membangun hubungan usaha yang lebih terorganisasi dengan penyelenggara program.
Dengan demikian, rantai pasok MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkuat hubungan antara produsen pangan dan pasar.
Lebih dari Satu Juta Pegawai dan Relawan Terlibat
Selain melibatkan pemasok, program MBG juga membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk mendukung operasional di berbagai wilayah.
Data BGN hingga September 2026 mencatat sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program tersebut. Jumlah itu terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Besarnya jumlah personel tersebut menggambarkan skala operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan MBG. Meski demikian, kategori pegawai dan relawan perlu dibedakan karena tidak seluruhnya merupakan tenaga kerja formal atau pekerja bergaji.
Dari sisi jangkauan pelayanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat. Kedua angka penerima manfaat tersebut merujuk pada periode pencatatan yang berbeda.
Besarnya jangkauan program menunjukkan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Kondisi ini membuka peluang bagi pemasok lokal untuk berpartisipasi, selama mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, kewajaran harga, dan kesinambungan pasokan.
Evaluasi Dibutuhkan agar Manfaat Ekonomi Lebih Merata
Ke depan, penguatan kemitraan dengan UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas manfaat ekonomi program MBG.
Evaluasi pelaksanaan perlu mencakup perubahan omzet UMKM, pendapatan petani dan peternak, kesinambungan kontrak pengadaan, pemerataan kesempatan usaha, hingga ketepatan pembayaran kepada pemasok.
Aspek tersebut penting agar manfaat program tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Dengan pengadaan yang transparan, kemitraan yang berkelanjutan, serta pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan, MBG berpotensi mempertemukan dua tujuan pembangunan sekaligus, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
Keberhasilan program pada akhirnya perlu dilihat dari kemampuannya menghadirkan layanan gizi yang berkualitas sekaligus membuka kesempatan bagi usaha lokal untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
