BAGHDAD — Pemerintah Irak menyambut berakhirnya misi koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) di negara tersebut sebagai momentum memasuki babak baru dalam perjalanan kedaulatan nasional. Berakhirnya misi koalisi secara resmi pada Rabu (30/9/2026) menandai peralihan tanggung jawab keamanan kepada institusi dan pasukan Irak.
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyebut berakhirnya misi koalisi sebagai awal dari fase baru yang menempatkan kedaulatan, kekuatan lembaga negara, kesiapan pasukan keamanan, serta kesatuan pengambilan keputusan sebagai fondasi utama.
"Fase baru telah dimulai, yang ditandai oleh kedaulatan Irak, kekuatan lembaga-lembaganya, kesiapan pasukannya, kesatuan pengambilan keputusan, dan kemitraan yang seimbang dengan teman-temannya," kata Zaidi dalam upacara yang menandai berakhirnya misi koalisi, sebagaimana dilaporkan AFP.
Koalisi internasional pimpinan AS sebelumnya dikerahkan ke Irak dan Suriah pada 2014 untuk menghadapi kelompok Islamic State (ISIS). Setelah ISIS kehilangan kendali atas wilayah besar di Irak, kelompok tersebut secara teritorial dinyatakan kalah di Irak pada 2017. Namun, pasukan koalisi tetap berada di negara tersebut untuk menghadapi sisa-sisa kelompok tersebut dan membantu meningkatkan kemampuan pasukan keamanan Irak.
Berakhirnya misi tersebut merupakan bagian dari proses yang telah disepakati antara Baghdad dan Washington. Penarikan pasukan dilakukan secara bertahap hingga mencapai batas akhir pada 30 September 2026. Setelah misi koalisi berakhir, hubungan Irak dengan negara-negara mitra diarahkan menuju bentuk kerja sama bilateral yang lebih berfokus pada aspek keamanan, pelatihan, pertukaran informasi, serta hubungan ekonomi dan pembangunan.
1 Oktober Diperingati sebagai Hari Kedaulatan
Seiring berakhirnya misi koalisi, pemerintah Irak menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kedaulatan. Tanggal tersebut dipandang sebagai simbol dimulainya tahap baru bagi Irak setelah berakhirnya kehadiran militer asing dalam kerangka misi koalisi.
Para kepala lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial Irak sebelumnya menyampaikan bahwa momentum tersebut merupakan kesempatan untuk menegaskan kedaulatan negara sekaligus memperkuat keberadaan institusi pemerintahan.
Pemerintah Irak juga menekankan pentingnya memastikan seluruh persenjataan berada dalam kendali negara. Menurut pemerintah, keberadaan senjata di luar kewenangan institusi negara perlu ditangani melalui mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan upaya memperkuat kedaulatan nasional.
Pemerintah Hadapi Persoalan Faksi Bersenjata
Selain persoalan berakhirnya misi koalisi, pemerintah Irak menghadapi tantangan lain berupa keberadaan sejumlah kelompok bersenjata yang memiliki pengaruh politik dan keamanan.
Zaidi sebelumnya berkomitmen memperkuat monopoli negara atas penggunaan senjata serta mendorong kelompok-kelompok bersenjata untuk menyerahkan persenjataan kepada negara.
Pemerintah sempat menetapkan 30 September 2026 sebagai batas waktu pelucutan senjata. Namun, tenggat tersebut kemudian ditarik karena proses pembicaraan mengenai pengaturan dan penyerahan senjata masih berlangsung.
Sejumlah kelompok bersenjata yang memiliki pengaruh menolak untuk segera melucuti persenjataan mereka. Kondisi tersebut mendorong keterlibatan sejumlah politisi senior untuk mencari jalan kompromi antara pemerintah dan kelompok-kelompok tersebut.
Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan utama bagi pemerintah Irak dalam memastikan bahwa berakhirnya kehadiran militer asing diikuti dengan semakin kuatnya kendali negara terhadap keamanan nasional.
Kekhawatiran dari Wilayah Kurdistan
Penarikan pasukan koalisi juga memunculkan kekhawatiran di wilayah Kurdistan Irak. Komandan militer Kurdi Sirwan Barzani menyatakan kekhawatiran mengenai kemampuan wilayah tersebut dalam menghadapi potensi ancaman setelah berakhirnya dukungan militer koalisi.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kemampuan pertahanan udara. Meski demikian, Barzani menyatakan pasukan Peshmerga tetap siap menghadapi berbagai ancaman dan telah memperoleh peningkatan kemampuan melalui pelatihan, bantuan, serta persenjataan dari negara-negara anggota koalisi.
Pemerintah Inggris juga menyatakan bahwa berakhirnya operasi koalisi merupakan bagian dari transisi menuju pengaturan keamanan yang dipimpin pemerintah Irak. Inggris menyebut pasukan keamanan Irak dan Peshmerga telah mengambil tanggung jawab utama terhadap keamanan negara setelah melalui lebih dari satu dekade operasi, pelatihan, dan pembangunan kapasitas.
Faksi Pro-Iran Soroti Penarikan Pasukan Asing
Di sisi lain, sejumlah kelompok bersenjata yang memiliki kedekatan dengan Iran menyambut keluarnya pasukan AS dan koalisi dari Irak.
Kelompok Kataeb Hezbollah menyatakan bahwa penarikan pasukan asing merupakan langkah menuju tercapainya kedaulatan penuh Irak. Namun, kelompok tersebut juga menyampaikan tekanan politik terhadap pemerintahan Zaidi apabila pemerintah dinilai tidak menjalankan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kepentingan rakyat.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya misi koalisi bukan berarti seluruh persoalan keamanan dan politik Irak telah selesai. Pemerintah masih harus menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh kekuatan bersenjata berada dalam kerangka hukum negara sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Memasuki Babak Baru
Berakhirnya misi koalisi pimpinan AS pada 30 September 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan keamanan Irak. Pemerintah Baghdad kini menempatkan institusi negara dan pasukan keamanan nasional sebagai aktor utama dalam menjaga keamanan wilayah.
Di tengah momentum tersebut, pemerintah Irak juga berupaya membangun pola hubungan baru dengan negara-negara mitra melalui kerja sama bilateral yang lebih seimbang.
Dengan ditetapkannya 1 Oktober sebagai Hari Kedaulatan, pemerintah Irak ingin menjadikan momentum tersebut sebagai penanda dimulainya fase baru yang menempatkan kedaulatan nasional, penguatan institusi, kesiapan pasukan keamanan, serta kendali negara atas persenjataan sebagai agenda utama.
Namun, proses tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait keberadaan kelompok bersenjata, dinamika politik domestik, dan kekhawatiran keamanan di wilayah Kurdistan. Karena itu, keberhasilan fase baru Irak akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan berbagai kelompok politik untuk mencapai kesepakatan mengenai keamanan serta posisi senjata dalam struktur negara.
