JAKARTA – Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PRI), Muhammad Nazaruddin, menyampaikan sikap tegas terkait mencuatnya dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan institusi kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Nazaruddin dalam sebuah pidato di hadapan jajaran dan staf sekretariat Partai Rakyat Indonesia di Jakarta. Dalam arahannya, Nazaruddin menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dan pengusutan secara menyeluruh.
Menurut Nazaruddin, apabila benar terdapat praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bernegara. Terlebih, Presiden merupakan simbol negara sekaligus pemegang mandat konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah jenderal dan oknum aparat dalam perkara tersebut, termasuk nama Listyo Sigit Prabowo yang disebut dalam informasi mengenai perkembangan kasus penyadapan. Nazaruddin menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif dan tidak boleh ada perlakuan istimewa di hadapan hukum.
PRI Tetap Konsisten Mendukung Presiden Prabowo
Dalam pidatonya, Muhammad Nazaruddin kembali menegaskan bahwa Partai Rakyat Indonesia tetap konsisten berada dalam barisan yang mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjalankan program-program strategis pemerintah untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Nazaruddin menyampaikan bahwa dukungan PRI terhadap Presiden Prabowo bukan sekadar dukungan politik, melainkan komitmen untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat.
Ia menegaskan bahwa PRI tidak ingin berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan institusi negara justru menghambat agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, program pembangunan nasional, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa harus tetap menjadi prioritas bersama.
Desak Pengusutan Dugaan Penyadapan Secara Transparan
Lebih lanjut, Nazaruddin meminta agar dugaan penyadapan tersebut diusut sampai tuntas. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan tanpa intervensi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Ia juga menekankan pentingnya mengungkap siapa pihak yang memerintahkan, melaksanakan, serta memperoleh manfaat dari dugaan praktik penyadapan tersebut. Seluruh fakta harus dibuka berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Bagi PRI, institusi kepolisian merupakan alat negara yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, setiap aparat harus menjalankan tugas sesuai aturan serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara.
Mengajak Kader PRI Tetap Solid dan Mengawal Pemerintahan
Di hadapan jajaran sekretariat, Muhammad Nazaruddin juga mengajak seluruh keluarga besar Partai Rakyat Indonesia untuk tetap solid, menjaga persatuan, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai dinamika politik nasional.
Ia meminta seluruh kader PRI agar tetap bekerja, memperkuat organisasi, dan menjalankan tanggung jawab politik dengan mengutamakan kepentingan rakyat.
Nazaruddin menegaskan bahwa PRI akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap berbagai persoalan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
“PRI tetap konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto dan seluruh program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Namun, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diusut secara tuntas. Tidak boleh ada siapa pun yang kebal hukum. Kita ingin pemerintahan yang kuat, negara yang berdaulat, dan hukum yang ditegakkan secara adil,” demikian penegasan sikap PRI dalam pidato Ketua Umum Muhammad Nazaruddin.
Partai Rakyat Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjaga stabilitas nasional, memperkuat demokrasi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia.
