Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Mimbar Rakyat Bebas sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan berbagai persoalan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu malam (28/10/2026) di Kantor DPD PRI Sulawesi Tengah, Jalan Juanda, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Acara digelar secara sederhana dengan mengedepankan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Ketua DPD PRI Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, mengatakan bahwa kesederhanaan pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi makna keikhlasan dan komitmen partai dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.
Menurutnya, Mimbar Rakyat Bebas merupakan salah satu langkah konkret untuk membuka ruang dialog antara masyarakat dan partai politik, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
“Partai Rakyat Indonesia ingin memastikan setiap aspirasi warga dapat ditampung dan diteruskan ke tingkat pusat. Kami memiliki jaringan koneksi yang kuat di pemerintah pusat untuk memperjuangkan laporan maupun keluhan masyarakat, seperti isu-isu daerah yang disampaikan hari ini,” tegas Rusdy.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPD PRI Sulawesi Tengah, Agus Salim, Sekretaris DPD PRI Sulawesi Tengah, Andika, Ketua Angkatan Muda Rakyat Indonesia (AMRI), Tezar Abd Gani, serta jajaran pengurus DPD PRI Sulawesi Tengah.
PRI Tegaskan Peran Partai sebagai Jembatan Aspirasi Rakyat
Dalam orasi politiknya, Rusdy Mastura menegaskan bahwa fungsi utama partai politik tidak semata-mata berorientasi pada perolehan pokok-pokok pikiran (pokir) maupun kepentingan legislatif. Lebih dari itu, partai politik harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah.
Ia menilai, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyat melalui lembaga legislatif, baik DPR RI maupun DPRD, sekaligus menyosialisasikan program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, menurut Rusdy, keberadaan partai politik harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Partai tidak cukup hanya hadir ketika momentum politik berlangsung, tetapi perlu membangun komunikasi secara berkelanjutan serta merespons persoalan yang berkembang di tengah warga.
Mimbar Rakyat Bebas diharapkan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah, mulai dari kebutuhan warga hingga kebijakan publik yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Perkuat Struktur Organisasi hingga Kecamatan dan Desa
Selain membuka ruang aspirasi, DPD PRI Sulawesi Tengah juga mulai mempersiapkan penguatan organisasi untuk menghadapi agenda politik pada Pemilu 2029.
Rusdy menginstruksikan seluruh jajaran pengurus PRI di tingkat kabupaten dan kota agar segera menuntaskan pembentukan kepengurusan di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau kecamatan. Penguatan struktur tersebut selanjutnya akan diperluas hingga tingkat ranting di desa dan kelurahan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberadaan partai semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjangkau berbagai lapisan warga hingga ke tingkat akar rumput.
“Partai ini tidak boleh menjadi ‘menara gading’ yang jauh dari masyarakat. Kita harus ada di tengah-tengah rakyat, mendengarkan mereka, dan memperjuangkan aspirasi tersebut,” tambahnya.
Melalui penguatan struktur organisasi yang merata, PRI Sulawesi Tengah berharap dapat membangun basis dukungan yang solid sekaligus meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
Dorong Kritik Konstruktif terhadap Pemerintahan
Dalam kesempatan yang sama, Rusdy Mastura juga menyoroti pentingnya peran partai politik sebagai salah satu unsur pengawas jalannya pemerintahan. Menurutnya, partai politik harus berani menyampaikan kritik yang konstruktif, objektif, dan berdasarkan persoalan nyata demi mendorong perbaikan kebijakan publik.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, perlu mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota.
Ia juga mengingatkan para pejabat publik agar dapat menerima kritik dan masukan secara dewasa. Kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi dan sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan sebagai serangan pribadi.
Rusdy berharap pemerintah daerah dapat menyikapi setiap masukan secara bijaksana dan terbuka, sehingga komunikasi antara masyarakat, partai politik, dan pemangku kebijakan dapat berjalan secara konstruktif.
Optimistis Menjadi Wadah Perjuangan Rakyat
Melalui kegiatan Mimbar Rakyat Bebas dalam momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, DPD PRI Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, memperjuangkan aspirasi warga, serta membangun organisasi yang solid hingga tingkat desa dan kelurahan.
Konsolidasi internal dan keterbukaan terhadap aspirasi publik diharapkan menjadi fondasi bagi PRI Sulawesi Tengah untuk menjalankan fungsi politik secara lebih dekat dengan rakyat.
Dengan langkah tersebut, PRI Sulawesi Tengah optimistis dapat berkembang menjadi wadah perjuangan masyarakat yang tepercaya sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.
