JAKARTA, Pilarrakyatindonesia.news - Partai Rakyat Indonesia (PRI) mengumumkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk masa bakti 2026–2031 dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PRI, Jalan Sultan Agung No. 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026).
Pengumuman tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi PRI untuk memperkuat struktur kepartaian sekaligus memastikan koordinasi organisasi berjalan dari tingkat pusat hingga daerah. Sejumlah kegiatan konsolidasi dan penyerahan struktur kepengurusan di daerah juga telah dilakukan PRI dalam beberapa waktu terakhir.
Konferensi pers dihadiri Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia Muhammad Nazaruddin, Sekretaris Jenderal DPP PRI Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, serta jajaran pengurus DPP PRI lainnya. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menjadi bagian dari penyampaian resmi struktur organisasi kepada publik dan insan pers.
Sekretaris Jenderal DPP PRI, Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian dari proses penguatan organisasi.
Menurut Budi Pramono, keberadaan struktur DPP perlu diikuti dengan konsolidasi hingga ke tingkat daerah agar setiap unsur organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi.
“Kami ingin memastikan bahwa struktur organisasi ini benar-benar hidup dan bekerja. Tidak hanya DPP, tetapi seluruh DPD, DPC, sampai PAC harus bergerak bersama-sama. Ini adalah bagian dari konsolidasi untuk menghadapi agenda politik nasional dan tahapan Pemilu yang akan datang,” ujar Budi Pramono.
Penguatan struktur tersebut juga sejalan dengan langkah PRI yang dalam beberapa bulan terakhir terus melakukan konsolidasi organisasi di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam konferensi pers tersebut, PRI menyampaikan susunan kepengurusan DPP yang mencakup jajaran pimpinan utama, sekretariat, bendahara, badan, serta sejumlah bidang yang menangani berbagai sektor.
Struktur Kepengurusan DPP PRI 2026–2031
Dewan Pimpinan Pusat
Ketua Umum: Muhammad Nazaruddin
Wakil Ketua Umum Bidang POKK (Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan): Dr. H. Wishnu Dewanto, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum Bidang Pangan: Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy
Wakil Ketua Umum Bidang Politik dan Keamanan: Marsda TNI (P) Dr. I Nyoman Trisantosa, S.IP., M.Tr.(Han)
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Dr. Krisna Mukti, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Prof. Dr. H. Nizar Ali
Sekretaris Jenderal: Mayjen TNI (P) Prof. Dr. Budi Pramono, S.I.P., S.H., M.M., M.A., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal
Nadila Syafira
Natali Rusli
Edi Kodri
Apriansyah, S.H., M.H.
Antoni Ajie
Dr. (C) Muhammad Burhanuddin, S.H., M.H.
Dharmasena Wijanegara, S.E., M.M.
Ir. Mirza Asman, S.H., M.H.
Bendahara
Bendahara Umum: Muhajidin Nur Hasim
Wakil Bendahara Umum:
Sendi
Vera Indri
Prayoga Putera Utama, S.D.S.
Basuki Karya
Eddy Salassa
Badan dan Departemen
Struktur DPP PRI juga mencakup sejumlah badan dan bidang yang menangani fungsi organisasi, kepemiluan, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, komunikasi, hingga pembangunan.
Di antaranya:
Ketua Badan Saksi Nasional: Dirzy Zidan, S.H., M.H.
Wakil Badan Bidang Rekrutmen: Dr. Yosminaldi, S.H., M.H.
Wakil Badan Bidang Pengumpulan Dokumen dan Hasil Perhitungan Suara: Ricci, S.H., M.H.
Wakil Badan Bidang Pengumpulan Hasil Temuan Kecurangan: M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
Wakil Badan Bidang Pusat Penerimaan dan Pengelolaan Data IT: Hamka, S.H.
Wakil Badan Bidang Kreatif: Jesica Sherliana
Wakil Badan Bidang Logistik: Dhaka Mahendra
Wakil Badan Bidang Pengawasan: Perry Rinandar
Ketua Badan Sayap Partai: Hari Yanto
Direktur Eksekutif: Muhammad Reynandio Wira Pratama, S.E.
Wakil Direktur Eksekutif: Riefky Miharja, SST
Wakil Direktur Eksekutif: Muhammad Ali Said
Wakil Direktur Eksekutif: Muhammad Sulthan Al-Hakim
Wakil Direktur Eksekutif: Ashraf H. Sanusi, S.H., M.H.
Kepala Pengawas Kantor: Hj. Sitna SP
Kepala Sekretariat: Aidil Fitri
Sejumlah bidang lainnya yang tercantum dalam struktur tersebut antara lain Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan; Pendidikan, Pelatihan dan Doktrin; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kelautan dan Perikanan; Pertanian; Kehutanan; Lingkungan Hidup; Dalam Negeri; Luar Negeri; Keamanan Nasional; Komunikasi Digital; Hukum; HAM; Imigrasi dan Pemasyarakatan; Sosial; Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Koperasi; UMKM; Pemuda dan Olahraga; Agraria dan Tata Ruang; Transmigrasi; Pekerjaan Umum; Perhubungan; Agama; Pendidikan; Kebudayaan; Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Perencanaan Pembangunan Nasional; Ekonomi Kreatif; Ketenagakerjaan; Perdagangan; Keuangan; BUMN; Energi dan Sumber Daya Mineral; Investasi, Hilirisasi dan Pasar Modal; Pariwisata; Haji dan Umroh; Halal; Intelijen Negara; serta Riset dan Inovasi.
Untuk bidang-bidang tersebut, sejumlah nama yang tercantum antara lain H. Amir A.Md.Kom, Ir. Slamet Suparmaji, Anggiat Sianipar, Edi Prastio, S.H., M.H., CLA, Aditya Pahlevi, Jufnidar, S.E., Ak., S.H., M.M., M.H., Hardini Puspitasari, Dico M. Ganinduto, Muhammad Rafi Aqil, S.H., Dyah Tri Tjitrawati, Susilawati, S.H., M.H., M.Kn., dan Aditya Handoko, bersama jajaran masing-masing.
Dengan diumumkannya struktur tersebut, DPP PRI menempatkan konsolidasi organisasi sebagai salah satu bagian dari persiapan menghadapi agenda politik nasional dan tahapan Pemilu mendatang. Pernyataan serupa mengenai persiapan organisasi menuju Pemilu 2029 juga disampaikan Sekjen PRI Budi Pramono dalam konferensi pers pada 1 Oktober 2026.
Pengumuman struktur kepengurusan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya PRI membangun koordinasi antara kepengurusan pusat dan struktur organisasi di daerah selama periode kepengurusan 2026–2031.
