JAKARTA – Pengamat pertahanan sekaligus mantan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Iran periode 2009–2012, Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Budi Pramono, memperingatkan potensi meluasnya konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman menjadi eskalasi regional. Pemerintah Indonesia pun diingatkan untuk memperkuat langkah antisipasi, khususnya dalam menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak konflik.
Pandangan tersebut disampaikan Budi Pramono dalam program siniar Gaspol! Kompas.com yang dipandu jurnalis Tatang Guritno. Ia menilai, konflik yang awalnya berpusat di Yaman berpotensi berkembang menjadi perang asimetris regional (regional asymmetric warfare) apabila tidak segera diatasi melalui upaya diplomasi dan deeskalasi.
Menurut Budi, terdapat dua jalur perairan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas perdagangan dan energi dunia, yakni Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Kedua jalur tersebut merupakan titik penting bagi distribusi energi serta aktivitas pelayaran internasional.
Ia mengingatkan, apabila Selat Bab el-Mandeb terus mengalami gangguan akibat serangan kelompok Houthi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi juga dapat meluas ke Asia dan Eropa.
"Titik poin di dunia ini kan tergantung dua: Hormuz sama Bab el-Mandeb. Kalau Bab el-Mandeb ini diserang, ya sudah siap-siaplah untuk asymmetric regional warfare yang tadinya hanya masalah lokal saja di Yaman," ungkap Budi.
Gangguan Jalur Pelayaran Bisa Berdampak pada Ekonomi Global
Budi menjelaskan, terganggunya jalur pelayaran di kawasan Bab el-Mandeb berpotensi memaksa kapal-kapal kargo dan pengangkut minyak mencari rute alternatif melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan.
Kondisi tersebut dapat memperpanjang waktu pengiriman barang, meningkatkan biaya transportasi dan logistik, serta mendorong kenaikan premi asuransi pelayaran. Pada akhirnya, gangguan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap harga energi dan perdagangan internasional.
Karena itu, menurutnya, perkembangan konflik Arab Saudi dan Houthi perlu mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas energi dan keamanan jalur perdagangan global.
Indonesia Perlu Konsisten Mendorong Deeskalasi
Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, Budi menyoroti pentingnya sikap pemerintah yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Presiden Prabowo Subianto diharapkan terus mendorong upaya deeskalasi agar konflik tidak berkembang menjadi peperangan yang lebih luas.
Selain kepentingan diplomasi, aspek perlindungan WNI juga menjadi perhatian utama. Mengingat terdapat warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di kawasan Timur Tengah, pemerintah perlu memastikan seluruh langkah perlindungan telah disiapkan sebelum situasi keamanan memburuk.
Budi secara khusus mengingatkan pentingnya perhatian terhadap WNI yang berada di Arab Saudi, termasuk di Riyadh dan wilayah sekitarnya.
Tiga Langkah Strategis Perlindungan WNI
Untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi keamanan, Budi Pramono menekankan perlunya pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan rencana kontinjensi secara terukur.
Pertama, pemetaan data WNI secara komprehensif. Kementerian Luar Negeri perlu memastikan data jumlah, lokasi tempat tinggal, serta jenis pekerjaan WNI di kawasan terdampak selalu diperbarui. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas perlindungan apabila terjadi keadaan darurat.
Kedua, penguatan sistem peringatan dini atau early warning system. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan keamanan, potensi ancaman, serta prosedur penyelamatan dapat disampaikan dengan cepat dan efektif kepada seluruh komunitas WNI.
Ketiga, penyusunan rencana kontinjensi dan skenario evakuasi. Pemerintah perlu menyiapkan mekanisme evakuasi secara bertingkat, bertahap, dan berkelanjutan. Selain itu, penyediaan tempat perlindungan sementara atau shelter yang aman juga perlu menjadi bagian dari perencanaan menghadapi kemungkinan situasi darurat.
Menurut Budi, langkah-langkah tersebut tidak seharusnya hanya disiapkan ketika konflik sudah mencapai kondisi kritis. Kesiapsiagaan sejak dini menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri.
Antisipasi Dampak Konflik terhadap Kepentingan Nasional
Lebih lanjut, perkembangan konflik Arab Saudi dan Houthi perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan keamanan regional, melainkan juga sebagai tantangan terhadap stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional Indonesia.
Gangguan terhadap jalur distribusi energi internasional dapat memengaruhi rantai pasok global, termasuk berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya impor energi dan aktivitas perdagangan Indonesia.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam memantau perkembangan geopolitik, menjaga ketahanan energi, serta memastikan kesiapan perlindungan WNI.
Budi Pramono menegaskan pentingnya kesiapan strategis dalam menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan konflik. Diplomasi untuk mendorong perdamaian harus berjalan beriringan dengan perencanaan keamanan dan perlindungan warga negara.
Dengan demikian, Indonesia diharapkan tidak hanya berperan aktif mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi skenario terburuk demi menjaga keselamatan WNI dan stabilitas kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik dunia.
